News Banggae – Disnakertrans Banggai menyatakan komitmen untuk meninjau langsung status karyawan PT BST setelah mencuat isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak tenaga kerja serta memastikan perusahaan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Kepala Disnakertrans Banggai menjelaskan bahwa pihaknya segera melakukan koordinasi dengan manajemen PT BST. Disnakertrans Banggai akan meminta klarifikasi resmi terkait kondisi perusahaan dan status hubungan kerja para karyawan. Pemerintah daerah menilai klarifikasi ini penting agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Disnakertrans Banggai juga berencana turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan pendataan. Petugas akan mengumpulkan informasi dari pihak perusahaan maupun perwakilan karyawan. Langkah ini bertujuan memperoleh gambaran utuh mengenai jumlah tenaga kerja yang terdampak serta skema ketenagakerjaan yang diterapkan PT BST.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menjalankan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan jika melakukan PHK. Disnakertrans Banggai akan memastikan perusahaan memberikan hak-hak karyawan secara penuh, termasuk upah, pesangon, dan hak normatif lainnya. Pemerintah juga membuka ruang dialog agar perusahaan dan karyawan dapat mencari solusi terbaik secara musyawarah.
Selain itu, Disnakertrans Banggai mengimbau para karyawan untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah daerah meminta pekerja menyampaikan keluhan melalui jalur resmi agar proses penanganan dapat berjalan tertib dan transparan.
Melalui langkah peninjauan ini, Disnakertrans Banggai berharap dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Banggai berkomitmen menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta mendorong hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan karyawan.
